Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pembagian kekuasaan atau separation of powers, fungsi kontrol politik antar lembaga negara merupakan instrumen krusial untuk mencegah terjadinya absolutisme. Secara yuridis, setiap lembaga negara memiliki mandat yang dibatasi oleh konstitusi agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan atau checks and balances. Namun, tantangan muncul ketika batas kewenangan tersebut menjadi kabur akibat dinamika politik praktis yang melampaui koridor hukum formal. Tanpa batasan yuridis yang jelas, fungsi kontrol politik berisiko berubah menjadi alat subordinasi yang justru merusak stabilitas demokrasi.
Landasan Konstitusional dan Prinsip Legalitas
Prinsip utama dalam analisis yuridis kewenangan lembaga negara adalah asas legalitas, di mana setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi biasanya menetapkan garis demarkasi yang memisahkan ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks kontrol politik, lembaga legislatif memiliki hak pengawasan terhadap eksekutif, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak. Batasan yuridis memastikan bahwa pengawasan dilakukan dalam kerangka kebijakan dan pelaksanaan undang-undang, bukan mencampuri urusan teknis manajerial yang menjadi hak prerogatif eksekutif.
Dinamika Checks and Balances dalam Praktik Ketatanegaraan
Keseimbangan kekuasaan tercapai apabila setiap lembaga negara menghormati independensi satu sama lain sambil tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstruktif. Secara yuridis, batas kewenangan ini sering kali diuji ketika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang harus diselesaikan melalui peradilan konstitusi. Fungsi kontrol politik yang seimbang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Jika satu lembaga melampaui batas kewenangannya, hal itu tidak hanya melanggar prinsip hukum tetapi juga dapat menciptakan kebuntuan politik atau political deadlock yang merugikan kepentingan publik luas.
Optimalisasi Fungsi Pengawasan yang Terukur
Untuk mencapai kontrol politik yang ideal, diperlukan sinkronisasi antara norma hukum dan etika kelembagaan. Batasan yuridis berfungsi sebagai pagar agar fungsi kontrol tidak digunakan untuk kepentingan kelompok atau tekanan politik jangka pendek. Penegakan hukum yang konsisten terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power) menjadi kunci dalam menjaga marwah institusi negara. Dengan batasan yang tegas dan terukur, lembaga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa merasa terancam oleh intervensi politik yang tidak relevan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan di atas rel hukum yang stabil dan demokratis.
