kebunbibit.id – Dunia pendidikan Indonesia kembali mendapat sorotan tajam. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan akan krisis integritas yang semakin mengkhawatirkan di sektor pendidikan. Isu ini dinilai bukan hanya sebagai masalah moral, tetapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Ketua Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga, pariwisata, dan pemuda, menyatakan bahwa degradasi nilai-nilai integritas dalam dunia pendidikan telah mencapai titik kritis. Ia menekankan bahwa integritas bukan sekadar nilai tambahan, melainkan fondasi utama dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas dan berdaya saing global.
Krisis Integritas: Cermin dari Sistem yang Lemah
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus pelanggaran etika dan moral kerap mencuat di lingkungan pendidikan. Mulai dari praktik plagiarisme di kalangan akademisi, manipulasi nilai, hingga kasus jual beli ijazah dan gelar palsu. Bahkan, praktik kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri menjadi isu yang terus berulang setiap tahunnya.
Komisi X DPR menilai bahwa berbagai kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya penanaman nilai integritas sejak dini. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembentuk karakter bangsa justru berpotensi menciptakan individu-individu yang terbiasa dengan jalan pintas dan tindakan tidak jujur.
Peran Guru dan Institusi Pendidikan Sangat Vital
Komisi X menekankan pentingnya peran guru dan institusi pendidikan dalam membangun budaya integritas. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi panutan dalam perilaku dan etika. Sayangnya, banyak tenaga pendidik yang belum mendapat pelatihan atau pembinaan yang cukup dalam membentuk karakter siswa.
“Revolusi mental dalam pendidikan tidak cukup hanya di atas kertas. Kita perlu kebijakan konkret yang mampu membentuk ekosistem pendidikan berintegritas, dimulai dari para pendidiknya,” ujar salah satu anggota Komisi X.
Digitalisasi dan Transparansi Jadi Solusi
Sebagai langkah strategis, Komisi X mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pendidikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi sistem evaluasi, ujian, dan administrasi akademik dinilai mampu menekan praktik curang dan memudahkan pengawasan.
Selain itu, kurikulum pendidikan harus memberi ruang lebih besar pada pendidikan karakter dan etika. Materi pembelajaran tentang antikorupsi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perlu dijadikan bagian integral dalam proses belajar mengajar.
Dukungan Pemerintah dan Sinergi Lintas Sektor
Komisi X juga meminta pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika harus dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera.
Tak hanya itu, sinergi antara dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat juga dianggap penting. Pembentukan karakter anak tidak hanya terjadi di sekolah, melainkan juga dalam lingkungan keluarga dan sosial mereka sehari-hari.
Kesimpulan: Integritas Adalah Pondasi Masa Depan
Krisis integritas di dunia pendidikan Indonesia merupakan sinyal kuat bahwa perlu ada reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan nasional. Komisi X DPR RI mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang pencapaian akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat dan jujur.
Membangun dunia pendidikan yang berintegritas adalah tanggung jawab bersama. Dari pengambil kebijakan, guru, hingga orang tua — semua memiliki peran penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral.
